Nganjuk, 15 Juli 2025 – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Pemerintah Kabupaten Nganjuk resmi mengesahkan Raperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025. Langkah ini menjadi salah satu tahapan akhir dalam rangka persiapan keuangan daerah sebelum diserahterimakan kepada Gubernur Jawa Timur untuk mendapatkan pengesahan akhir.
Pada kegiatan paripurna yang diadakan di Gedung DPRD, seluruh fraksi menyatakan dukungan penuh terhadap rancangan anggaran yang telah melalui proses kajian dan harmonisasi. APBD tersebut mencakup skema belanja untuk berbagai program prioritas, seperti pembangunan infrastruktur desa, peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan, serta pemberdayaan ekonomi lokal.
Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk menyampaikan bahwa besaran anggaran dirancang dengan cermat melalui mekanisme yang akuntabel dan transparan. Dalam catatan, prioritas utama diarahkan pada pembangunan jalan desa, peningkatan fasilitas kesehatan seperti puskesmas, serta dana pendampingan UMKM yang menjadi strategi percepatan pemulihan ekonomi akibat tekanan pasca pandemi.
Langkah selanjutnya, dokumen APBD yang telah disahkan akan disampaikan ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk ditelaah dan diberi persetujuan gubernur. Setelah pengesahan, Pemkab Nganjuk dapat menindaklanjuti realisasi anggaran sesuai skala dan jadwal yang telah ditetapkan.
Pemerintah daerah berharap proses ini berjalan lancar dan cepat, agar program prioritas dapat segera dieksekusi. Musyawarah lintas sektor, termasuk instansi vertikal dan stakeholder masyarakat, juga terus dilakukan agar alokasi anggaran tepat sasaran dan berdampak maksimal.
Dengan pengesahan Raperda APBD 2025 ini, Nganjuk memasuki fase kesiapan anggaran untuk mempertahankan momentum peningkatan pelayanan publik dan pembangunan daerah. Diharapkan pula pengawasan dari masyarakat dan lembaga terkait berjalan baik dalam memastikan akuntabilitas serta efisiensi penggunaan anggaran.